Empat belas menteri kabinet Israel mengajukan permintaan resmi pada 2 Juli 2025 agar pemerintah segera mengambil alih kendali penuh atas wilayah Tepi Barat sebelum sidang Knesset ditutup pada 27 Juli 2025 .
Dalam surat yang dibagikan di media sosial oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, para menteri menyebut momentum dukungan Amerika Serikat dan situasi politik dalam negeri sebagai kesempatan langka untuk memperkuat posisi Israel di wilayah yang dikenal juga sebagai Yudea dan Samaria .
Rencana ini mencakup penerapan hukum sipil Israel di sana, menggeser kekuasaan militer menjadi pemerintahan sipil yang lebih dekat dengan kebijakan pemerintahan pusat .
Pihak berwenang Palestina mengecam rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan akan meningkatkan ketegangan di kawasan serta merusak upaya perdamaian dua negara .
Amerika Serikat hingga kini belum memberikan persetujuan formal atas langkah ini dan menegaskan komitmen pada solusi dua negara. Uni Eropa dan negara-negara Arab juga sudah menyatakan penolakan, dengan alasan hal itu mengancam stabilitas regional .
Sejak 1967 Israel menguasai Tepi Barat dan mendirikan lebih dari 150 pemukiman yang kini menampung sekitar 700 000 warga Yahudi. Komunitas internasional umumnya menganggap perluasan pemukiman ini melanggar hukum internasional .
Keputusan akhir menunggu persetujuan kabinet penuh dan kemungkinan pemungutan suara di Knesset. Jika disetujui, perubahan status hukum wilayah ini diperkirakan berlaku dalam beberapa bulan mendatang.
Tanggapan