Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan telah mulai disalurkan, namun banyak pihak menganggap angka ini kurang berarti. Di tengah tekanan ekonomi dan kerentanan pekerja, pro dan kontra terhadap efektivitas BSU kembali mencuat.
Menurut pengamat dari Celios dilansir dari Media Indonesia, Nailul Huda, nilai BSU ini belum cukup mendorong konsumsi. Banyak pekerja tetap memilih menabung karena takut terkena PHK, alih-alih membelanjakannya.
Kondisi ini diperparah karena skema BSU hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar, sementara pekerja sektor informal seperti ojek online dan pedagang kecil belum masuk radar.
Lebih lanjut, Timboel Siregar dari Liputan6 menyebut bantuan tersebut hanya "penolong sesaat" dan tidak menutup kebutuhan pokok sehari-hari—apalagi di kota besar. Ia menyoroti bahwa nominal ini jauh lebih kecil dibandingkan BSU pada masa pandemi, yang pernah mencapai Rp 2,4 juta.
Serikat buruh pun meragukan kontribusi BSU ke pertumbuhan ekonomi. Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menilai nominal dan durasinya terlalu sempit untuk memberikan dampak signifikan. Mereka menyarankan agar subsidi diperluas hingga akhir tahun dan disertai kebijakan harga bahan pokok dan penguatan upah minimum berbasis KHL.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim penyaluran diproses hati-hati agar tepat sasaran dan bebas potongan. Menaker Yassierli menegaskan data penerima telah diverifikasi ketat agar bantuan tidak salah sasaran. Namun, berbagai suara kritis meyakini ini masih perlu didukung vakan tanggapan struktural bagi pekerja informal.
Kesimpulan
BSU Rp 600 ribu meskipun membantu, masih terlalu terbatas untuk mengatasi tekanan ekonomi para pekerja, terutama sektor informal. Durasi singkat dan nominal kecil membuat dampaknya lebih bersifat simbolis daripada perubahan nyata.
Penutup
Jika pemerintah ingin mewujudkan kebijakan subsidi yang benar-benar berdampak, strategi harus diperluas: durasi program diperpanjang, nominal ditingkatkan, dan cakupannya diperluas. Tanpa langkah konkret terhadap pekerja informal dan kebijakan pendukung lain, BSU hanya akan menjadi solusi sesaat, bukan jaring pengaman yang memperkuat daya beli rakyat kecil.
Tanggapan