JAKARTA, 25 Juni 2025 – Pemerintah bersama DPR RI menyetujui pengurangan volume subsidi BBM bersubsidi di tahun anggaran 2025. Total alokasi subsidi ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter (KL)—turun dari target sebelumnya 19,58 juta KL—sebagai upaya efisiensi fiskal dengan tetap menjaga harga Pertalite dan Solar tak naik.
Dilansir ESDM.go.id, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, penurunan volume ini bertujuan agar subsidi tidak dinikmati kendaraan mewah dan lebih tepat sasaran kepada masyarakat bawah.
Apa Dampaknya Bagi APBN & Konsumen?
- Efisiensi Belanja Negara
Dengan pengurangan 0,17 juta KL, dana subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tanpa harus menaikkan harga eceran Pertalite atau Solar. - Tekanan Eksternal Ringan
Menteri ESDM dan DPR memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga dampak langsung ke masyarakat menengah ke bawah diharapkan minimal.
Mengapa Perlu Langkah Ini?
- Subsidi sering disalahgunakan – Bahan bakar murah juga digunakan oleh kendaraan pribadi berkapasitas besar, bukan hanya untuk kebutuhan rakyat yang benar-benar membutuhkan.
- Tantangan fiskal – Menurut Komisi XI DPR, lonjakan harga minyak global dapat membengkakkan subsidi, sehingga efisiensi ini krusial dalam menjaga APBN stabil.
Kesimpulan
Pengurangan alokasi subsidi BBM 2025 menjadi 19,41 juta KL merupakan langkah strategis pemerintah dan DPR untuk meningkatkan efisiensi tanpa menaikkan harga eceran. Kebijakan ini memperkuat upaya agar subsidi tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Penutup
Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat tetap memperoleh akses energi terjangkau tanpa membebani APBN secara berlebihan. Di tengah tantangan fiskal dan gejolak harga energi global, kolaborasi pemerintah dan DPR menjadi kunci agar kebijakan subsidi tetap berpihak pada rakyat kecil sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Tanggapan