Harvard Gugat Pemerintah AS atas Larangan Mahasiswa Internasional

Harvard University pada 23 Mei 2025 menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump di Pengadilan Federal Boston. Gugatan ini menentang keputusan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang mencabut sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP), sehingga Harvard tak lagi dapat menerima atau mempertahankan mahasiswa internasional. Pihak universitas menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik, proses hukum yang adil, dan hukum administrasi federal.

Kronologi Kejadian

• 22 Mei 2025: DHS, melalui Sekretaris Kristi Noem, mengumumkan pencabutan sertifikasi SEVP milik Harvard. Alasan resmi menyebut dugaan kolusi ideologis dan kurangnya kontrol terhadap ekstremisme kampus.
• 23 Mei 2025: Harvard resmi mengajukan gugatan hukum dan permintaan perlindungan sementara terhadap keputusan DHS.
• Hari yang sama: Hakim federal mengeluarkan perintah penangguhan sementara agar kebijakan tidak langsung berlaku sambil menunggu proses hukum berjalan.

Dampak Terhadap Mahasiswa

Pencabutan sertifikasi SEVP berdampak langsung terhadap lebih dari 7.000 mahasiswa dan peneliti asing di Harvard. Banyak dari mereka menghadapi ketidakpastian status visa, ancaman deportasi, serta gangguan pada studi dan riset mereka. Presiden interim Harvard, Alan M. Garber, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan "tindakan balasan terhadap prinsip otonomi akademik" dan akan "mengikis reputasi Amerika Serikat sebagai tujuan pendidikan global."

Perspektif Beragam

• Harvard University: Menyebut keputusan sebagai tindakan "sewenang-wenang dan tidak berdasar" yang mengancam integritas akademik dan keberagaman kampus.
• Pemerintah AS: Mengklaim kebijakan ditujukan untuk memperketat kontrol keamanan dan mencegah penyalahgunaan program visa pelajar.
• Mahasiswa Internasional: Banyak di antaranya merasa terombang-ambing secara hukum dan emosional. Beberapa mempertimbangkan pindah universitas lain di luar AS.

Implikasi Lebih Luas

Kasus ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan antara kebijakan imigrasi pemerintah dan kebebasan akademik institusi pendidikan tinggi. Jika gugatan Harvard dikabulkan, hal ini dapat menjadi batasan yuridis penting terhadap campur tangan pemerintah dalam kebijakan internal kampus. Namun bila kalah, preseden ini bisa membuka jalan bagi pembatasan serupa terhadap universitas lain.

Tanggapan Dunia Internasional

Sejumlah negara dan institusi pendidikan luar negeri menyatakan keprihatinan. Mereka menilai bahwa AS semakin kehilangan daya tarik sebagai tujuan studi. Beberapa universitas di Kanada, Inggris, dan Australia mulai menawarkan proses transfer kilat bagi mahasiswa Harvard yang terdampak kebijakan ini.