Pada 4 Juni 2025, Pemerintah Vietnam melalui sidang Dewan Rakyat resmi mencabut kebijakan yang telah diberlakukan hampir 40 tahun, yang membatasi maksimal dua anak per keluarga. Pelonggaran aturan ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang signifikan serta meningkatnya populasi lansia di negara tersebut.
Keputusan ini diambil setelah data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kesuburan di Vietnam turun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi hanya 1,91 pada tahun 2024, jauh di bawah ambang batas reproduksi yang diperlukan sebesar 2,1 anak. Di kota-kota besar seperti Kota Ho Chi Minh, angka fertilitas bahkan lebih rendah, yaitu 1,39 anak per wanita, yang memperburuk kekhawatiran terkait dampak demografi dan keberlanjutan tenaga kerja.
Sebelumnya, meskipun kebijakan dua anak ini tidak seketat aturan lama, penegakannya lebih bersifat edukatif. Namun, anggota Partai Komunis yang melanggar risiko kehilangan bonus dan hak karier selama dua tahun. Pemerintah juga aktif menjalankan kampanye sosial untuk mendorong ketaatan terhadap peraturan tersebut.
Dampak ekonomi dan sosial dari tren ini dianggap serius. Proyeksi resmi memperkirakan populasi usia kerja Vietnam akan mencapai puncaknya pada 2042, sedangkan periode "demografis emas" diperkirakan berakhir pada 2039. Tanpa peningkatan angka kelahiran, total populasi diprediksi akan mulai menyusut pada 2054, yang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Untuk meningkatkan angka kelahiran, pemerintah memperkenalkan paket insentif finansial, termasuk tunjangan langsung bagi keluarga yang memiliki lebih dari dua anak, perpanjangan cuti melahirkan berbayar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis hingga tingkat sekolah menengah. Selain itu, Kementerian Kesehatan memperketat regulasi terkait aborsi selektif berdasarkan gender guna mengatasi ketimpangan rasio jenis kelamin.
Ahli demografi, Dr. Le Thi Huong dari Universitas Nasional Vietnam, menyatakan penghapusan kebijakan dua anak adalah langkah "terlambat namun penting" untuk menjaga keseimbangan demografis. Ia menyoroti bahwa budaya preferensi anak laki-laki masih kuat di beberapa wilayah, memicu praktik aborsi selektif dan mempengaruhi struktur penduduk jangka panjang. Sebaliknya, beberapa aktivis HAM berpendapat bahwa kebijakan ini baru akan efektif jika disertai peningkatan kualitas hidup, terutama terkait perumahan dan biaya pendidikan yang masih sulit dijangkau oleh banyak keluarga muda.
Secara regional, Vietnam mengikuti jejak beberapa negara Asia yang dulu menerapkan kontrol populasi ketat seperti China dan Korea Selatan. China menghapus kebijakan satu anak pada 2015 dan dua anak pada 2021, sementara Korea Selatan telah melonggarkan aturan beberapa tahun lalu akibat krisis tingkat kelahiran terendah di dunia. Namun, tiap negara menghadapi tantangan berbeda; di Vietnam terdapat kesenjangan spasial di mana provinsi pedesaan memiliki angka kelahiran lebih tinggi dibanding perkotaan.
Pemerintah Vietnam menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan baru ini melalui evaluasi tahunan. Wakil Perdana Menteri Pham Binh Minh menegaskan bahwa penghapusan aturan dua anak bukan sekadar soal kuota, melainkan merupakan upaya komprehensif guna mempersiapkan infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan kerja untuk generasi mendatang. Ia menambahkan, "Anak ketiga tidak perlu disembunyikan; kini mereka dilindungi undang-undang dan akan mendapat dukungan negara."
Kebijakan baru ini akan diuji efektivitasnya dalam beberapa tahun ke depan. Jika angka kelahiran tidak segera meningkat, Vietnam mungkin perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang lebih agresif atau program migrasi terencana untuk menstabilkan jumlah penduduk usia produktif.
