Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 2138 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 25 April 2025 memindahkan status administratif empat pulau dari wilayah Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara memicu ketegangan antara daerah. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil kini resmi berada di bawah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon melalui deklarasi pada 3 Juni 2025 menolak keras keputusan tersebut. Beliau menegaskan bahwa secara historis dan kultural keempat pulau ini merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah adat Aceh Singkil dan menuntut pencabutan SK Mendagri karena dianggap merugikan hak kedaulatan masyarakat setempat.
Bupati Tapanuli Tengah, Bobby Nasution, menyatakan bahwa penetapan ini merupakan keputusan pemerintah pusat dan bukan usulan dari Provinsi Sumatera Utara. Ia menawarkan dialog untuk kolaborasi pengelolaan potensi sumber daya di pulau-pulau tersebut bersama Pemerintah Provinsi Aceh tanpa membuka opsi pengembalian wilayah.
Pengamat politik Agi Betha menilai bahwa motif ekonomi menjadi pemicu sengketa batas wilayah kedua provinsi. Menurutnya, potensi cadangan minyak dan gas di sekitar pulau-pulau tersebut sangat besar sehingga memancing persaingan administratif.
Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, menilai kebijakan ini sebagai tindakan sewenang-wenang pemerintah pusat yang mencederai martabat Aceh. Ia mengimbau DPRA dan Gubernur Aceh segera mengajukan protes resmi dan menuntut peninjauan ulang SK Mendagri demi kedaulatan wilayah.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan terbuka menerima masukan resmi dari kedua provinsi untuk peninjauan ulang keputusan ini. Hingga saat ini belum ada jadwal rapat klarifikasi antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kemendagri.
Respon