Pada tanggal 10 Juni 2025, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan nikel yang beroperasi di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan keputusan tersebut di Jakarta setelah tim verifikasi lapangan melakukan pengecekan dan menemukan adanya pelanggaran administratif serta risiko kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh sedimentasi dari aktivitas tambang.
Empat perusahaan yang izin usahanya dicabut adalah PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Mereka tidak memperoleh kuota produksi karena tidak melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta prosedur pengelolaan limbah yang mereka terapkan belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Sebaliknya, PT Gag Nikel, anak perusahaan BUMN Aneka Tambang, tetap boleh beroperasi karena berada di luar zona geopark dan telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang diperlukan.
Keputusan ini juga muncul setelah adanya protes dari Greenpeace Indonesia dan komunitas pemuda Papua yang menyoroti ancaman serius terhadap 75 persen spesies karang di Raja Ampat yang dapat terkena dampak negatif akibat pertambangan nikel. Presiden RI, Prabowo Subianto, memerintahkan agar pengawasan terhadap operasional PT Gag Nikel ditingkatkan secara ketat untuk memastikan mereka terus mematuhi standar lingkungan yang berlaku.
Adapun kebijakan pemerintah ini menegaskan komitmen untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian warisan laut nasional yang sangat berharga. Raja Ampat sendiri dikenal sebagai destinasi menyelam internasional dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Dengan cadangan nikel terbesar yang ada di wilayah ini dan peningkatan permintaan akibat perkembangan baterai kendaraan listrik, Indonesia menerapkan prinsip keberlanjutan agar tidak terjadi kerusakan ekologis jangka panjang yang merugikan generasi mendatang.
Respon